yoldash.net

Muhammadiyah Akan Gelar Rapat Pleno Bahas Izin Tambang untuk Ormas

Sekretaris Umum PP Muhammadiyah menyatakan seluruh DPW akan mengikuti rapat pleno yang membahas konses izin tambang untuk ormas dari pemerintah.
Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti dan Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir. (ANTARA FOTO/MOHAMMAD AYUDHA)

Jakarta, Indonesia --

Muhammadiyah akan menggelar rapat pleno untuk membahas konsesi izin usaha tambang (IUP) ormas dari pemerintah.

Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti menyatakan rapat pleno itu akan diikuti hingga seluruh Dewan Pengurus Wilayah (DPW). Namun, Mu'ti menyampaikan jadwal definitif rapat pleno tersebut belum ditentukan.

"Jadi kita akan cari mekanisme di Muhammadiyah untuk membahas tambang ini lewat forum yang lebih besar. Kemungkinan mungkin itu akan kita bahas dalam Pleno diperluas," kata Mu'ti di kantor PP Muhammadiyah, Jakarta Pusat, Kamis (11/7).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Mu'ti menyebut saat ini Muhammadiyah masih melakukan kajian menyeluruh terkait pengelolaan tambang oleh ormas. Pihaknya sudah memanggil sejumlah ahli, mulai dari ahli hukum hingga lingkungan.

Pasalnya, hingga saat ini PP Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PP Nomor 96 Tahun 2021 soal Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara belum ada aturan turunannya.

Selain itu, Mu'ti menyebut Muhammadiyah akan mengkaji apakah pengelolaan tambang tersebut lebih banyak baik atau buruknya.

Lebih lanjut, Mu'ti menyampaikan kajian yang harus dilakukan juga mengenai kemapuan Muhammadiyah mengelola tambang beserta kemampuan finansialnya.

Menurut Mu'ti, pengelolaan tambang harus dikaji secara serius. Setelah dikaji secara menyeluruh, baru Muhammadiyah akan melakukan rapat pleno.

"Nanti begitu ada Pleno diperluas, kita sudah memberikan pandangan-pandangan yang komprehensif mengenai tambang itu. Karena ini nanti akan berlangsung sampai puluhan tahun ini. Sampai puluhan tahun itu kan berarti beberapa periode muktamar itu," tuturnya.

Sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengizinkan ormas keagamaan mengelola tambang di Indonesia. Ketentuan ini ditetapkan melalui PP Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PP Nomor 96 Tahun 2021 soal Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Berbeda dengan Muhammadiyah, PBNU menyatakan siap menerima IUP pengelolaan tambang. Mereka juga sudah mendirikan PT khusus yang diberi tugas untuk mengelolanya serta tenaga yang cukup untuk menjaga profesionalitas perusahaan.

"Sudah kami pastikan karena NU seorang sudah mendirikan PT khusus yang diberi tugas untuk mengelola pertambangan ini," kata Ketua PBNU, Ulil Abshar Abdalla beberapa waktu lalu.

(yla/kid)


[Gambas:Video CNN]

Terkini Lainnya

Tautan Sahabat