yoldash.net

Jakarta, Indonesia --

Presiden Joko Widodo memerintahkan riset ulang mengenai kratom setelah para menteri berbeda pendapat pada rapat terbatas di Istana hari ini.

Dalam rapat itu, Kemenkes menyebut kratom bukan narkotika. Sementara itu, ada pemaparan penelitian mengenai kadar ketergantungan kratom.

Jokowi menugaskan tiga lembaga untuk melakukan riset ulang kratom. Penelitian itu ditargetkan selesai Agustus tahun ini.

"Tadi arahan Presiden, pertama, supaya Kemenkes, BRIN, dan BPOM lanjutkan riset sesungguhnya yang aman seberapa bagi masyarakat," kata Kepala Staf Presiden Moeldoko dalam jumpa pers di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (20/6).

Lihat Juga : Jokowi Kumpulkan Menteri Bahas Legalisasi Kratom

Jokowi juga memerintahkan Kementerian Perdagangan untuk memperbaiki tata niaga kratom. Dia pun meminta BPOM membuat standardisasi produksi kratom.

Dua arahan itu menyusul penolakan kratom dari Indonesia di negara lain karena kualitasnya buruk. Pemerintah ingin kratom yang diproduksi di Indonesia memenuhi standar ekspor.

Moeldoko mengatakan tak ada larangan konsumsi kratom selama penelitian belum selesai. Dia berkata kratom sebenarnya sudah dikonsumsi secara tradisional oleh masyarakat Kalimantan Barat.

Lihat Juga : Kepala BNN Marthinus Kaji Manfaat dan Mudarat Kratom Bagi Kesehatan

"Maksudnya bagaimana dilegalkan? Sekarang saja udah beredar. Maka presiden menekankan yang perlu dioptimasi adalah asas manfaat kratom itu," ucapnya.

Moeldoko menambahkan, "Tadi dikatakan Menkes ada satu unsur obat-obatan cancer, ada untuk obat antinyeri, ini hal positif yang harus diangkat masalahnya."

(dhf/isn)

[Gambas:Video CNN]