yoldash.net

Jakarta, Indonesia --

Ormas keagamaan memberikan respons beragam terkait sikap pemerintahan Joko Widodo akan memberikan izin mengelola pertambangan. Rencana tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024.

Respons positif datang dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). PBNU memuji Jokowi karena memperbolehkan ormas keagamaan mengelola tambang. Mereka berterima kasih kepada Jokowi.

"Kebijakan ini merupakan langkah berani yang menjadi terobosan penting untuk memperluas pemanfaatan sumberdaya-sumberdaya alam yang dikuasai negara untuk kemaslahatan rakyat secara lebih langsung," ucap Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf melalui keterangan tertulis, Senin (3/6).

PBNU juga menegaskan kesiapan mereka untuk mengambil peran aktif dalam pengelolaan tambang, dengan menjanjikan transparansi dan akuntabilitas dalam operasi bisnis mereka.

Lihat Juga : KWI Tolak Privilese Kelola Tambang dari Jokowi

Berbeda dengan PBNU, Muhammadiyah mengaku masih perlu menggodok kebijakan Jokowi itu. Muhammadiyah menekankan pentingnya melakukan evaluasi menyeluruh terhadap konsekuensi dan dampaknya di berbagai tingkatan soal pengelolaan tambang ini.

"Muhammadiyah tidak akan mengambil langkah secara tergesa-gesa guna mengukur kemampuan dalam pengelolaan tambang sehingga tidak akan menimbulkan masalah baik bagi organisasi, masyarakat, bangsa dan negara," kata Saad Ibrahim selaku salah satu Ketua bidang PP Muhammadiyah.

Muhammadiyah menekankan bahwa keputusan akhir mereka akan didasarkan pada kajian yang komprehensif melalui konsultasi internal yang mendalam.

Respons lebih keras datang dari Konferensi Waligereja Indonesia (KWI). Sebagai wakil resmi Gereja Katolik di Indonesia, KWI menolak privilese mengelola tambang yang diberikan Jokowi kepada ormas keagamaan.

Sekretaris Komisi Keadilan dan Perdamaian, Migrant, dan Perantau serta Keutuhan Ciptaan KWI Marthen Jenarut mengatakan gereja Katolik selalu mendorong tata kelola pembangunan sesuai prinsip berkelanjutan. KWI mengekspresikan kekhawatiran mendalam terhadap konsekuensi moral dan lingkungan dari kebijakan tersebut.

"KWI selalu memegang prinsip kehati-hatian agar segala tindakan dan keputusan yang diambil tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip pelayanan Gereja Katolik yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, keadilan solidaritas, subsidiaritas, kesejahteraan umum/kebaikan bersama serta menjaga keutuhan ciptaan alam semesta," ucap Marthen.

Lihat Juga : Beda dengan NU, Muhamamdiyah Masih Perlu Godok Izin Tambang ke Ormas

KWI mengajak untuk mempertimbangkan dampak jangka panjang dari kebijakan ini terhadap keberlangsungan ekosistem dan kesejahteraan masyarakat, khususnya yang rentan.

Hal senada juga disampaikan Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) yang menyuarakan kekhawatiran mereka terhadap dampak negatif yang mungkin ditimbulkan oleh kebijakan ini.

"Kami tidak mau independensi PMKRI sebagai organisasi kemahasiswaan, pembinaan dan perjuangan terkooptasi dengan kepentingan-kepentingan usaha tambang. Berbagai persoalan yang diakibatkan oleh operasi industri pertambangan akan terus kami sikapi dan kritisi," kata Ketua Presidium PP PMKRI, Tri Natalia Urada dalam keterangan tertulisnya, Rabu (5/6).

Mereka juga menyoroti potensi konflik agraria dan kerentanan organisasi keagamaan dalam mengelola tambang dengan profesionalisme dan keberlanjutan.

Tetapi, Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) memberikan perspektif yang sedikit berbeda. Mereka menyatakan dukungan mereka terhadap kebijakan tersebut. Mereka mendukung dengan asalkan pemerintah memberikan perlindungan dan bimbingan yang memadai kepada organisasi keagamaan yang terlibat.

"Prinsipnya, kita mendukung langkah pemerintah, yang penting adil dan merata," Ketua Bidang Organisasi PHDI, Suresh Kumar saat dihubungi Indonesia.com, Senin (3/6).

PHDI juga menekankan pentingnya memastikan bahwa tambang tersebut dikelola dengan bertanggung jawab dan memperhatikan keberlanjutan lingkungan.

Lihat Juga : NU Puji Jokowi soal Konsesi Tambang, Muhammadiyah Bakal Bahas Saksama

(csr/DAL)

[Gambas:Video CNN]