Walhi Sulsel Minta Ormas Agama Tidak Berbisnis Tambang
Organisasi Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sulawesi Selatan angkat bicara soal rencana pemerintah akan memberikan izin pertambangan bagi ormas keagamaan yang dianggap akan berkonflik dengan masyarakat.
Direktur Walhi Sulawesi Selatan, Muhammad Al Amin mengatakan sebaiknya ormas keagamaan hadir di tengah masyarakat bukan untuk berkonflik dan menambah kerusakan lingkungan. Sehingga, sambungnya, tawaran mengelola tambang dari pemerintah itu harus ditolak ormas-ormas keagamaan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saya berharap sekali supaya ormas Islam, Kristen, Budha, Hindu dan agama-agama lainnya menolak tawaran pemerintah untuk mengajukan IUP dan berbisnis tambang. Ditambah lagi langkah Ini seperti upaya pemerintah untuk membenturkan antara masyarakat korban tambang dengan ormas keagamaan," kata Amin dalam keterangan tertulisnya, Selasa (4/6).
Menurut Amin, ormas kegamaan sebaiknya menjalankan usaha atau pengelolaan bisnis yang sesuai dengan visi misi organisasi masing-masing sebagai pengayom masyarakat dan umat beragama. Dia mencontohkan seperti di bidang pendidikan, kesehatan, dan usaha di jasa lainnya.
Menurutnya kalau ormas keagamaan ikut berbisnis tambang, hal tersebut sudah jauh dari spirit dan visi misi ormas keagamaan.
"Mewakili warga yang terdampak tambang, maupun warga yang akan terdampak tambang, memohon dengan sangat agar ketua-ketua ormas untuk tidak berbisnis tambang. Tetap menjalankan amal usaha seperti saat ini," ujarnya.
Risiko konflik ormas agama vs masyarakat karena tambang
Saat ini, tutur Amin, konflik lingkungan yang kerap mengorbankan petani, nelayan, masyarakat adat dan perempuan selalu melibatkan perusahaan. Jika ormas keagamaan ikut berbisnis tambang, diprediksi konflik tersebut juga akan terjadi antara masyarakat dengan organisasi itu.
"Hal itulah yang saya maksud pemerintah ingin membenturkan antara masyarakat, organisasi lingkungan dengan ormas keagamaan. Jadi agar tidak terjadi hal yang kami khawatirkan. Kami harap ormas tidak berbisnis tambang dan bisnis ekstraktif lainnya," ujar Amin.
Oleh karena itu, pihaknya memohon kepada Ketua PP Muhammadiyah, Ketua PBNU dan ketua-ketua Ormas lainnya untuk menguatkan pernyataan untuk menolak rencana pemerintah tersebut.
"Demi keselamatan rakyat saat ini dan generasi yang akan datang, serta untuk kelestarian lingkungan, saya mohon agar NU, Muhammadiyah dan ormas-ormas keagamaan lainnya menolak pemberian konsesi tambang dan tidak berbisnis di sektor ekstraktif," katanya.
[Gambas:Video CNN]