Bupati Halmahera Bubarkan-Kejar Mahasiswa Demo Pakai Parang

Bupati Halmahera Utara (Halut) Maluku Utara (Malut) Frans Manery pada Jumat (31/5) kemarin membubarkan sekelompok ratusan mahasiswa anggota Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) yang tengah menggelar unjuk rasa refleksi 21 tahun berdirinya Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara dengan menggunakan parang.
Akibat aksi tersebut para pendemo langsung lari berhamburan ke rumah warga.
Frans Manery mengaku sebelum aksi itu ia lakukan, ia telah menegur massa aksi untuk kembali pulang.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Hanya saja dalihnya, massa justru tidak mengindahkan permintaan itu dan kembali orasi di agenda pleno KPU tersebut.
Menurut Frans, tindakan yang dilakukan olehnya dilaksanakan bukan sebagai kepala daerah karena dirinya berdalih tidak memakai atribut.
"Sekali lagi saya katakan, tindakan saya tadi itu bukan atas nama Bupati, tapi atas nama pribadi," katanya Jumat (31/5) seperti dikutip dari Antara.
Mahasiswa GMKI memang melakukan unjuk rasa di Kantor DPRD Halut, Kantor BKAD, dan Kantor Bupati dan Hotel Marahai refleksi 21 tahun berdirinya Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara pada Jumat kemarin.
Namun, refleksi diwarnai penolakan mahasiswa atas kedatangan artis Ibu kota di antaranya Mario G Klau dan komika Mongol Stres yang akan menghibur masyarakat di acara puncak yang terletak di Lapangan Do'Omu Matau kawasan pemerintahan pada Jumat malam.
Ketua GMKI Halut Rivaldo Djini mengatakan unjuk rasa dan penolakan dilakukan sebagai bentuk keprihatinan atas gaji honorer tenaga kesehatan, hak-hak pegawai PNS berupa TPP selama 1,5 tahun, gaji honorer Satpol-PP, cleaning service, dan Siltap Pemerintah desa di 196 Desa yang saat ini belum dibayar oleh Pemkab Halut.
Mahasiswa mengkritik pemda yang mengadakan acara hiburan dengan mengundang artis ibu kota yang tentu memakan anggaran APBD yang cukup besar.
"Apakah mengundang artis dan mengadakan acara hiburan masuk pada kategori prioritas, alangkah baiknya anggaran tersebut dipergunakan untuk membayar utang yang tentu mengutamakan kepentingan umum dan kesejahteraan masyarakat," katanya.
Untuk itu, dia meminta agar Pemkab Halut bijak dalam mengatur keuangan yang bisa menghasilkan PAD bukan justru membuat agenda yang menguras APBD.
(agt/agt)