PDIP Tolak Usul Kader Legalkan Money Politics di Pemilu
Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat mengatakan partainya menolak usulan kadernya di DPR, Hugua untuk melegalkan money politics atau politik uang dalam batas tertentu pada setiap pemilu.
"Ini sebetulnya bentuk kejengkelan, bentuk keputusasaan, bentuk keprihatinan dan kegeraman yang mendalam, melihat praktek demokrasi liberal, di mana praktik money politics itu terjadi di semua wilayah," kata Djarot dalam jumpa pers di kantor DPP PDIP, Kamis (16/5).
Lihat Juga : |
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Djarot menyampaikan partainya turut prihatin terhadap kondisi praktik politik uang yang kian masif. Menurut Djarot, saat ini money politics bukan lagi dikenal dengan istilah serangan fajar.
Sebab, faktanya praktik pemberian uang bisa terjadi kapan saja dan di mana saja, bahkan dilakukan dekat lokasi pemungutan suara atau TPS.
"Bahkan untuk tingkat presiden pun sekarang ini, ini ada amplopnya. Kalau sudah begini, saudara sekalian, Ini betul-betul kemerosotan mutu demokrasi kita dan ini tidak boleh dibiarkan," katanya.
Djarot menilai rakyat tetap tidak bisa disalahkan. Menurutnya, itu bentuk kekecewaan rakyat terhadap demokrasi. Ia mengingatkan agar pemilu dan demokrasi tidak menjadi milik para pemodal.
Djarot mengaku memiliki pengalaman atas praktik money politics karena dirinya pernah maju di pilkada.
"Jangan sampai jika terjadi money politic terus menerus, biaya elektoral ini dibiayai pemodal, oligarki, pemilik tambang, pemilik kebun, para koordinator. Saya punya pengalaman karena saya pernah maju di pilkada," katanya.
Sebelumnya Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, Hugua mengusulkan agar money politics atau politik uang dalam pemilu dilegalkan dalam jumlah tertentu.
"Bahasa kualitas pemilu ini kan, pertama begini, tidakkah kita pikir money politics kita legalkan saja di PKPU dengan batasan tertentu," kata Hugua dalam rapat kerja dengan KPU, Bawaslu, DKPP, Rabu (15/5).
(thr/fra)[Gambas:Video CNN]