Guru Besar Trisakti Kritik Etika: Jangan Harap Tujuan Merdeka Tercapai
Guru besar hingga alumni Universitas Trisakti kompak mengkritik pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang dinilai melenceng dari konstitusi.
Kritik itu disampaikan dalam acara 'Trisakti Bergerak Selamatkan Demokrasi Melawan Tirani Baru' di Tugu Reformasi 12 Mei, Jakarta Barat, Kamis (9/2).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Guru Besar Fakultas Teknologi Industri Universitas Trisakti Dadan Umar Daihani menyoroti etika dalam pemerintahan Jokowi.
Dadan menyebut kampus adalah tempat untuk belajar etik. Menurutnya, menjadi persoalan ketika seseorang yang sudah keluar dari kampus melanggar etika tersebut.
"Kampus itu tempatnya mengajari etika. Kalau di luar etika itu dilanggar, itu jadi persoalan," kata Dadan.
Dadan mengatakan saat pemerintahan dijalankan tanpa etika, jangan bermimpi cita-cita negara bisa terwujud.
"Kalau proses kepemimpinan tidak dilakukan secara beradab dan beretika, jangan harap tujuan Indonesia merdeka itu bisa tercapai," ujarnya.
Dadan mengaku sedih etika sudah diajarkan di kampus, tapi di luar malah dilanggar. Oleh karena itu, pihaknya pun ikut terpanggil untuk menyuarakan keresahan terhadap kepemimpinan Jokowi.
Terlebih, sudah puluhan kampus menyuarakan kritik serupa. Namun, Jokowi belum mengambil sikap.
"Kami sedih. Kalau kampus sudah mengajarkan etika, di luar etika dikoyak. Ini menjadi panggilan dan kami ini hanya melengkapi semua guru besar yang sebelumnya sudah bicara," ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Alumni Trisakti sekaligus Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Usman Hamid mengatakan perjuangan mahasiswa dan civitas academica adalah memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme.
"Dan hari ini pemerintah khususnya presiden, khususnya lagi pimpinan Mahkamah Konstitusi, bahkan pimpinan KPU mempertontonkan dengan telanjang pengkhianatan terhadap pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme," kata Usman.
Ia juga menyinggung soal hukum yang harus dihormati. Menurutnya, hukum tidak boleh dijadikan senjata untuk menundukan lawan politik.
"Sekali lagi, kami hari ini mendesak kepada Presiden Joko Widodo, pimpinan Mahkamah Konstitusi, KPU untuk kembali jalur reformasi," ujarnya.
Sebelumnya, sejumlah perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta ramai-ramai mengkritik Jokowi dan Pemilu 2024.
Mereka yang terdiri dari guru besar dan dosen itu juga mengkritik demokrasi yang mengalami kemunduran. Dalam beberapa hari terakhir, petisi dan kritik itu semakin meluas dan disampaikan perguruan tinggi di sejumlah daerah.
[Gambas:Video CNN]