Luhut Sebut Dana Penanganan Papua Tahun Ini Rp160 Triliun
Jakarta, Indonesia -- Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pemerintah telah menyiapkan dana besar senilai Rp160 triliun untuk menangani persoalan di Papua.
Persoalan Papua, kata Luhut, akan ditangani secara menyeluruh sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo. “Dana untuk Papua itu Rp160 triliun,” ujarnya.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Sofyan Djalil berkata, pembangunan Papua akan dilakukan dengan pendekatan tematik dan terintegrasi dengan wilayah adat.
Pendekatan itu disebut Sofyan cara baru untuk membangun Papua secara komprehensif di bidang ekonomi dan dan infrastruktur.
"Sekarang ini uang yang ditransfer ke Papua luar biasa besar tetapi tidak memberi manfaat optimal," ujar Sofyan.
Awal bulan ini, Presiden Jokowi melakukan kunjungan ke Manokwari, Papua, untuk memantau jalannya sejumlah proyek infrastruktur seperti pembangunan tol laut.
Akhir bulan lalu, Luhut juga turun langsung ke Papua untuk memantau proyek infrastruktur yang sedang dikerjakan.
Sebelumnya, pakar politik-militer Universitas Hasanuddin, Mulyadi, mengatakan pembangunan fisik di Papua saja tak cukup. Pemerintah RI menurutnya perlu juga membangun pendekatan psikologi politik dalam menyelesaikan berbagai persoalan di Papua.
"Sekalipun pemerintah ganti Koteka dengan emas, ancaman akan tetap ada kalau pendekatan pemerintah adalah Indonesia akui Papua bagian dari mereka, bukannya Papua akui Indonesia adalah mereka," ujar Mulyadi beberapa waktu lalu.
Ia menekankan, pendekatan kultural menjadi salah satu kunci agar nasionalisme bisa muncul dari warga Papua, dan persoalan psikologi politik dalam diri rakyat Papua seperti merasa dianaktirikan, disepelekan, dan tidak dihargai, bisa dihilangkan. (agk/agk)
Persoalan Papua, kata Luhut, akan ditangani secara menyeluruh sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo. “Dana untuk Papua itu Rp160 triliun,” ujarnya.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Sofyan Djalil berkata, pembangunan Papua akan dilakukan dengan pendekatan tematik dan terintegrasi dengan wilayah adat.
"Sekarang ini uang yang ditransfer ke Papua luar biasa besar tetapi tidak memberi manfaat optimal," ujar Sofyan.
Sebelumnya, pakar politik-militer Universitas Hasanuddin, Mulyadi, mengatakan pembangunan fisik di Papua saja tak cukup. Pemerintah RI menurutnya perlu juga membangun pendekatan psikologi politik dalam menyelesaikan berbagai persoalan di Papua.
"Sekalipun pemerintah ganti Koteka dengan emas, ancaman akan tetap ada kalau pendekatan pemerintah adalah Indonesia akui Papua bagian dari mereka, bukannya Papua akui Indonesia adalah mereka," ujar Mulyadi beberapa waktu lalu.
Ia menekankan, pendekatan kultural menjadi salah satu kunci agar nasionalisme bisa muncul dari warga Papua, dan persoalan psikologi politik dalam diri rakyat Papua seperti merasa dianaktirikan, disepelekan, dan tidak dihargai, bisa dihilangkan. (agk/agk)
Terkini Lainnya
Luhut Sebut Indonesia-China Sepakat Kerja Sama soal Perikanan
Luhut: Soal Crisis Center, Keputusan Tetap di Presiden
Jokowi Minta Luhut Cari Kuburan Massal Korban 1965
Luhut Tunggu Laporan Panitia Simposium 1965 untuk Ambil Sikap
Keuntungan Family Office versi Jokowi-Luhut, Meski Kasihan Sri Mulyani
Sederet Pernyataan Luhut soal Family Office
Luhut Tanggapi TKN soal Prabowo Tak Bakal Prioritaskan IKN
Luhut Klaim Utang Jatuh Tempo Rp800 T Tak Ganggu Makan Gratis dan IKN