yoldash.net

Jakarta, Indonesia -- Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyatakan pemerintah akan menggelar rapat koordinasi lanjutan terkait upaya Indonesia mendekatkan diri ke negara-negara Pasifik Selatan. Rapat digelar di kantor Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan.

"Akan ada rapat koordinasi lanjutan soal Fiji, Vanuatu dan Solomon oleh pemerintah," kata Retno di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (4/4).

Dalam lawatan Luhut pekan lalu ke Pasifik Selatan, ia berkunjung ke Papua Nugini dan Fiji, namun tidak ke Vanuatu dan Solomon. Padahal dua negara terakhir itu dipilih Gerakan Pembebasan Papua sebagai lokasi pendirian kantor mereka.

Terkait hal itu, Retno mengatakan pemerintah Indonesia juga mendekati Vanuatu dan Solomon. Strategi pendekatan itulah yang akan dibahas dalam rapat koordinator lanjutan sore ini.

"Rencana beda-beda. Nanti kami lihat," ujar Retno.

Lihat juga Pesan Luhut ke Pasifik Selatan: Papua Milik Indonesia

Luhut sebelumnya menyebut pendekatan pemerintah Indonesia ke Pasifik Selatan pekan lalu mendapat sambutan positif dari Papua Nugini dan Fiji –dua negara di Pasifik Selatan yang memiliki hubungan baik dengan Indonesia ketimbang Vanuatu dan Solomon.

“Menlu Fiji, Kubuabola, menyatakan akan mengusulkan peningkatan status Indonesia di MSG (Melanesian Spearhead Group) dari associate member menjadi full member. Status ini akan memperkuat posisi Indonesia di kelompok negara-negara Melanesia,” ujar Luhut.

Menteri Luar Negeri dan Imigrasi Papua Nugini, Kimbink Pato, menurut Luhut juga mendukung peningkatan keanggotaan Indonesia menjadi anggota penuh MSG.

Negara-negara MSG sebelumnya diklaim Juru Bicara Gerakan Pembebasan Papua Benny Wenda, mendukung organisasinya. Kesamaan ras dengan mayoritas warga Papua, yakni Melanesia, membuat Gerakan Pembebasan Papua menjadikan Pasifik Selatan dan MSG sebagai basis kampanye mereka.

Lihat juga Benny Wenda: Negara-negara Melanesia Dukung Pembebasan Papua

Sejak Juni 2015, Indonesia masuk menjadi anggota asosiasi MSG, sedangkan Gerakan Pembebasan Papua yang terbentuk Desember 2014 berstatus sebagai pengamat di organisasi itu. Kini Indonesia mengincar peningkatan status keanggotaan di MSG demi menghadang Gerakan Pembebasan Papua. (agk/agk)