Menlu Ungkap Alasan Prabowo Bawa Indonesia Gabung BRICS
Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono mengungkap alasan Indonesia bergabung dalam forum ekonomi BRICS.
Ia mengatakan tujuan Indonesia bergabung dengan BRICS yaitu karena sejalan dengan kepentingan nasional RI. BRICS merupakan forum ekonomi yang digawangi Brasil, Rusia, India, China, Afrika Selatan.
"Kita itu kan, satu, punya national interest. National interest kita yang pertama dan yang paling penting adalah tentu saja melindungi dan menjaga tanah air, tumpah darah bangsa Indonesia. Yang berikutnya adalah memajukan kesejahteraan umum," kata Sugiono kepada wartawan usai menghadiri Conference on Indonesian Foreign Policy (CIFP) 2024 di The Kasablanka, Jakarta, Sabtu (30/11).
Sugiono mengatakan forum multilateral seperti BRICS diharapkan bisa menjadi platform yang akan membantu Indonesia mewujudkan harapan dan cita-cita tersebut.
Ia berujar RI butuh meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengentaskan kemiskinan, memajukan swasembada pangan, dan mewujudkan swasembada energi.
"Oleh karena itu, kooperasi dan kolaborasi dengan semua negara dengan semua kelompok kita harus lakukan," ujar Sugiono.
Indonesia mengajukan bergabung menjadi anggota tetap BRICS saat Menlu Sugiono menghadiri KTT BRICS di Kazan, Rusia, pada 24 Oktober.
Indonesia setelah itu resmi menjadi negara partner atau mitra BRICS usai menerima undangan dari forum tersebut.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri RI Roy Soemirat menjelaskan RI saat ini telah menjadi interested country (negara yang tertarik).
Masih ada sejumlah kategori keanggotaan yang harus dilalui untuk mendapatkan keanggotaan penuh BRICS. Kategori itu sendiri antara lain interested country (negara yang berminat), prospective BRICS member state (calon negara anggota BRICS), invited BRICS member state (negara anggota BRICS yang telah mendapatkan undangan), dan BRICS member state (anggota tetap BRICS).
Lihat Juga : |
Isu Laut China Selatan
Dalam kesempatan yang sama, Sugiono juga menjelaskan soal pernyataan bersama Indonesia-China yang memicu kontroversi karena frasa klaim tumpang tindih (overlapping claims).
Pada poin kesembilan, Indonesia dan China disebut mencapai kesepahaman penting mengenai "pengembangan bersama di wilayah yang memiliki klaim tumpang tindih".
Poin ini menuai kritik salah satunya dari Guru Besar hukum internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana.
Hikmahanto menilai frasa klaim tumpang tindih dalam pernyataan tersebut patut dipertanyakan apakah berkaitan dengan klaim sepuluh (atau sembilan) garis putus-putus oleh China yang tumpang tindih dengan klaim Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di Laut Natuna Utara.
Mengenai hal ini, Sugiono berpesan agar masyarakat Indonesia tidak memahaminya lebih dari sekadar teks.
"Kan kita belum ngomong detail. Jadi in Jadi intinya adalah bagaimana kita bisa memanfaatkan segala sumber daya yang ada untuk kesejahteraan. Jangan dipersepsikan kemana-mana dulu," tukasnya.
(blq/agt)[Gambas:Video CNN]