MenPAN RB Ungkap 3 Skema Pemindahan PNS ke IKN
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mengungkap tiga skema pemindahan PNS ke Ibu Kota Nusantara (IKN).
Pertama, pemindahan PNS ke IKN dilakukan secara bertahap sesuai penapisan kelembagaan dan ketersediaan hunian.
"Penapisan kelembagaan ini penting, karena akan menggaransi terciptanya efektivitas dan efisiensi pemerintahan. Tadi kami sampaikan prioritas-prioritas pada opsi 179 unit eselon I pada 38 k/l (kementerian/lembaga), 91 unit eselon I pada 29 k/l, dan beberapa opsi lagi," ujar Anas di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (1/7).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Bagi ASN yang akan pindah pertama akan mendapatkan tunjangan pionir yang besarannya sedang kami finalkan bersama Menteri Keuangan (Sri Mulyani)," imbuhnya.
Lihat Juga : |
Kedua, formasi khusus rekrutmen CPNS untuk penempatan di IKN. Rekrutmen CPNS tersebut akan diumumkan terbuka dalam waktu dekat.
Pada tahap pertama, berdasarkan rincian formasi bersama Badan Kepegawaian Negara (BKN), terdapat 40.021 formasi CPNS di Instansi Pusat yang dialokasikan untuk penempatan di IKN.
"Jadi rekrutmen baru itu akan menjadi pegawai instansi pusat yang ditempatkan pada unit kerja yang berlokasi di IKN. Sebagai contoh, Kementerian Kesehatan tahun ini merekrut sekian CPNS, dan Pak Menkes sudah mengalokasikan untuk IKN. Jadi selain penempatan di unit kerja Kemenkes di berbagai daerah, di IKN secara khusus juga sudah dihitung alokasinya," jelas Anas.
Secara khusus, dari 40.021 formasi CPNS penempatan IKN tersebut, Anas mengatakan pemerintah akan memberikan afirmasi sebesar 5 persen untuk putra-putri terbaik Kalimantan Timur.
Ketiga, dengan mutasi pegawai dari Pemda di sekitar IKN.
"Jadi yang sudah jadi ASN di pemda-pemda sekitar IKN juga bisa mengajukan pindah bila memang ada formasi yang dibutuhkan di IKN. Tentu saja mutasi ini tetap memperhitungkan efektivitas kinerja pada seluruh Pemda di sekitar IKN," ujar dia lebih lanjut.
Mutasi pegawai PNS di sekitar IKN itu, kata dia, dilakukan secara terbuka dan kompetitif.
"Lowongan pegawai ASN pada OIKN dan k/l yang ada di IKN diumumkan secara terbuka. Nantinya status kepegawaian pelamar yang lulus beralih menjadi pegawai OIKN atau k/l di IKN," jelasnya.
Lebih lanjut, Anas juga menyampaikan progres jumlah PNS yang akan pindah ke IKN. Hal ini berdasarkan ketersediaan hunian.
Berdasarkan hasil koordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas, terdapat 47 tower yang selesai dibangun hingga November 2024.
"Nanti dari 47 tower itu, sebanyak 29 tower akan diisi ASN, lalu sebagian lainnya diisi TNI/Polri," imbuh Anas.
Ia kemudian menjelaskan secara rinci progres ketersediaan 29 tower yang akan dihuni PNS.
Pada Juli 2024 akan jadi delapan tower dengan total 48 unit. Sementara pada September 2024 akan ada 14 tower, yang berarti ada total sebanyak 840 unit.
Sementara pada November 2024 akan ada tujuh tower dengan total 420 unit.
Untuk JPT Madya (eselon I) akan diberikan satu unit. Sementara bagi PNS yang belum berkeluarga diberikan satu unit yang terdiri dari tiga kamar yang akan diisi oleh 3 PNS.
"Kami telah membuat skenario lebih detail termasuk siapa saja ASN yang akan pindah by name. Jadi setiap kementerian siapa saja yang akan pindah juga sudah ada datanya sesuai dengan ketersediaan hunian," tutur Anas.
"Misalnya Kemenkomarves pada September 2024 akan ada 43 unit hunian, November 2024 ada 17 unit hunian sehingga totalnya 60 unit hunian. Kemudian Kemendagri ada 70 unit hunian di bulan September dan 28 unit hunian di bulan November dan lain-lain," ujar dia.
Ia menyampaikan pemerintah juga telah membuat skenario terkait sistem kerja dan tempat kerja bagi PNS yang juga telah dibahas bersama Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.
"Misalnya ada empat gedung Kemenko. Kemenko 1 nanti akan berkantor sebanyak berapa menteri, berapa jumlah eselon I-nya, sudah disampaikan data-datanya," pungkasnya.