Zulhas Kejar Ekspor Indonesia ke Iran Tembus Rp8 T di 2030
![Zulhas Kejar Ekspor Indonesia ke Iran Tembus Rp8 T di 2030 Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan alias Zulhas menargetkan ekspor Indonesia ke Iran mencapai US$494 juta atau Rp8,03 triliun (kurs Rp16.269).](https://akcdn.detik.net.id/visual/2023/11/09/zulkifli-hasan-6_169.jpeg?w=650&q=90)
Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan alias Zulhas menargetkan ekspor Indonesia ke Iran mencapai US$494 juta atau Rp8,03 triliun (kurs Rp16.269).
Angka itu ditargetkan bisa tercapai dengan disetujuinya Persetujuan Preferensi Perdagangan (Prefential Trade Agreement/PTA) antara Indonesia dengan Iran.
"Dengan demikian Indonesia akan menikmati surplus lebih banyak," kata Zulhas di rapat kerja dengan Komisi VI DPR, Senin (8/7).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Zulhas mengatakan PTA Iran-Indonesia diharapkan dapat segera disahkan melalui Peraturan Presiden (Perpres) sehingga dapat diimplementasikan pada 2025. PTA bisa membuka akses pasar ke Iran melalui penghapusan dan penurunan tarif bea masuk.
Zulhas mengatakan Indonesia mendapatkan penghapusan dan penurunan 239 pos tarif yang meliputi produk mineral seperti briket dan petroleum. Kemudian produk industri seperti makanan olahan, karet, dan kendaraan bermotor.
Selanjutnya produk pertanian seperti buah dan sayuran, serta produk perikanan.
Sementara, Iran mendapat penghapusan dan penurunan tarif untuk 227 pos tarif untuk produk mineral seperti bahan bakar minyak mineral. Kemudian produk industri seperti bahan kimia, kertas.
Selanjutnya produk pertanian seperti yoghurt, sayuran dan buah, serta produk perikanan.
Sementara itu, Komisi VI menyetujui pembahasan terhadap PTA Indonesia-IRAN. Komisi VI meminta Kementerian Perdagangan dapat memperhatikan aspek geopolitik, hambatan bersifat Tarif dan Non Tarif serta Besaran Pasar (Market Size) kedua belah pihak di dalam PTA tersebut.
"Komisi VI DPR RI menyetujui pembahasan terhadap Pengesahan Persetujuan Preferensi Perdagangan antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Republik Islam Iran," kata Wakil Ketua Komisi VI Mohamad Haekal.
(sfr/sfr)