yoldash.net

Jakarta, Indonesia --

Kabupaten Ngawi menunjukkan komitmen luar biasa dalam melindungi kesehatan masyarakatnya. Hal ini dibuktikan dengan pencapaian status Universal Health Coverage (UHC) Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Tercatat, 863.980 jiwa di Ngawi atau lebih dari 95% penduduknya telah terdaftar sebagai peserta JKN per 31 Mei 2024. Capaian membanggakan ini diapresiasi penuh oleh BPJS Kesehatan, mengingat UHC bukan hal yang mudah untuk diraih.

Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan, David Bangun, mengutarakan rasa terima kasihnya atas komitmen Pemkab Ngawi dalam memberikan perlindungan kesehatan menyeluruh bagi masyarakatnya melalui JKN.

"Terima kasih atas komitmen yang ditunjukkan oleh Pemerintah Kabupaten Ngawi yang secara serius memberikan perlindungan kesehatan untuk seluruh masyarakatnya ke dalam Program JKN," kata David dikutip Kamis, (27/6).

Capaian tersebut dinilai berkat sinergi dan kolaborasi yang kuat dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi dalam rangka pemenuhan data kepesertaan JKN dan Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Ngawi untuk pemenuhan kecukupan kebutuhan anggaran sampai dengan Bulan Desember 2024.

"Dengan komitmen yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan, hal ini membuktikan keseriusan Pemerintah Kabupaten Ngawi untuk memberikan perlindungan terhadap kesehatan seluruh masyarakatnya," kata David.

David melanjutkan, dengan pertumbuhan jumlah kepesertaan JKN di Kabupaten Ngawi, diperlukan langkah nyata untuk membuka akses seluas-luasnya dalam memberikan kemudahan akses bagi peserta.

David melihat pertumbuhan jumlah kepesertaan juga perlu diiringi dengan jumlah kerja sama dengan fasilitas kesehatan.

"Tentu harapannya angka tersebut masih bisa dapat bertambah agar akses terhadap pelayanan kesehatan bagi peserta semakin terbuka luas sehingga peserta dapat semakin mudah mengakses pelayanan kesehatan," kata David.

Sebagai upaya memberikan kemudahan layanan bagi peserta, BPJS Kesehatan juga terus menghadirkan beragam inovasi. Di sisi pelayanan, BPJS Kesehatan telah menghadirkan Aplikasi Mobile JKN ada fitur-fitur berupa telekonsultasi, skrining riwayat kesehatan, antrean online, hingga fitur i-Care JKN.

Dari sisi kemudahan administrasi, ada layanan administrasi non tatap muka berbasis digital seperti Aplikasi Mobile JKN, Pelayanan Administrasi melalui Whatsapp (PANDAWA), BPJS Kesehatan Care Center 165 hingga BPJS Online.

Bukan hanya itu, BPJS Kesehatan juga turut berpartisipasi dalam Mal Pelayanan Publik (MPP). Dalam kesempatan tersebut, David juga berkesempatan mengunjungi stand BPJS Kesehatan di dalam MPP Kabupaten Ngawi.

Dengan keterlibatan BPJS Kesehatan di MPP Kabupaten Ngawi ini, David berharap bisa mendekatkan layanan kepesertaan kepada masyarakat. Peserta JKN kini dapat dengan mudah mengurus pendaftaran, serta mendapatkan informasi terbaru mengenai Program JKN.

"Melalui sinergi yang baik ini harapannya layanan yang diberikan semakin mudah sehingga peserta puas dalam mendapatkan pelayanan yang mereka butuhkan," kata David.

Menteri PANRB, Abdullah Azwar Anas, mengapresiasi komitmen dalam menghadirkan MPP dan UHC JKN. Untuk itu, ia mendorong MPP menjadi model bagi daerah lain dalam mewujudkan reformasi birokrasi dan pelayanan publik yang prima.

"Kunci dalam mewujudkan reformasi birokrasi adalah mengintegrasikan layanan, karena ruh nya adalah menciptakan pelayanan yang cepat, transparan dan akuntabel," kata Anas.

Dia menegaskan, kehadiran pusat pelayanan publik tersebut mendorong pemerintah daerah mengedepankan fungsi pelayanan, salah satunya dengan melakukan survei kepada publik untuk memantau kinerja pelayanan yang dihadirkan.

Oleh karena itu, dirinya berharap kepada seluruh pimpinan daerah untuk melakukan survei dan pemantauan langsung ke lapangan dengan melihat indikator-indikator pelayanan publik yang disediakan, apakah sudah berjalan dengan baik atau belum.

"Mudah-mudahan MPP di Ngawi bisa menjadi model sehingga bisa memberikan pelayanan yang berdampak dan bermanfaat bagi masyarakat dan menjadi contoh dari MPP lainnya untuk memberikan pelayanan yang prima bagi masyarakat," ungkapnya.

Sementara Kepala Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan (Bakorwil) I Provinsi Jawa Timur yang membawahi wilayah Madiun Raya 1 Madiun, Heru Wahono Santoso menyebut peresmian MPP yang dilaksanakan merupakan momen penting guna menghadirkan pelayanan publik yang prima bagi masyarakat.

"Artinya kita sebagai lembaga harus berkomitmen memberikan layanan yang prima demi menciptakan pelayanan yang transparan dan akuntabel bagi masyarakat," ujarnya.

"Semoga MPP ini bisa berdampak pada peningkatan kualitas layanan dan memenuhi ekspektasi masyarakat," tambah Heru.

Sementara itu, Bupati Ngawi, Ony Anwar Harsono mengatakan MPP ini sudah dilakukan soft launching pada Desember 2023 dengan total keikutsertaan sebanyak 20 instansi dengan 60 jenis layanan.

Namun, jumlah ini terus diupayakan melalui sinergi dengan lintas lembaga agar pelayanan dapat diakses oleh masyarakat dalam satu atap. Dengan kolaborasi dan komitmen yang kuat, saat ini sudah mencapai 39 instansi dengan 152 layanan. Termasuk BPJS Kesehatan yang juga turut serta dalam menghadirkan layanan di MPP Kabupaten Ngawi.

"Layanan MPP ini sebagai komitmen Pemerintah Kabupaten Ngawi dalam menghadirkan layanan yang cepat, efektif, transparan dan akuntabel. Harapannya apa yang menjadi permasalahan masyarakat terkait pelayanan dapat terselesaikan di satu tempat dengan cepat," tutup Ony.

(inh/inh)