yoldash.net

Jakarta, Indonesia --

Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho membongkar kemana larinya dana Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) usai dipotong dari pekerja.

Ia mengatakan uang itu salah satunya dibelikan obligasi alias surat utang.

Ia menjelaskan dana tersebut merupakan uang peserta eks Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil (Bapertarum PNS). Lembaga tersebut kini digantikan oleh Tapera.

Dengan begitu, dana para peserta Bapertarum PNS itu kita dikelola oleh BP Tapera.

Lihat Juga : Profil Thomas Djiwandono, Ponakan Prabowo yang Dikenalkan Sri Mulyani

"Kami optimalkan ini melalui kontrak investasi kolektif, yang itu dijalankan para manajer investasi dan portofolionya ini kurang lebih 80 persen di obligasi," ucap Heru dalam konferensi pers, Jumat (31/5).

Ia menuturkan obligasi itu paling banyak pada surat utang negara dan sebagian surat utang korporasi.

"Guideline risk appetite kami, instrumen obligasi yang dibeli oleh para manajer investasi yang kami pilih, minimal Grande E. San kebanyakan portofolionya di triple E, jadi sangat aman," imbuh Heru.

Pemerintah bakal memotong 2,5 persen semua pegawai untuk Tapera mulai 2027. Simpanan ini bersifat wajib sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tapera, yang diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 20 Mei 2024.

Pemberi kerja atau pekerja mandiri harus menyetorkan uang tersebut paling lambat tanggal 10 setiap bulannya ke rekening dana Tapera di bank kustodian, melalui bank penampung atau pihak lainnya yang ditunjuk bank kustodian.

Dana yang dihimpun akan dikelola dan diinvestasikan oleh manajer investasi yang diawasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan BP Tapera. Simpanan ini diinvestasikan untuk meningkatkan nilai dana Tapera. Portofolio investasinya ditempatkan pada instrumen investasi dalam negeri.

"Pemupukan dana Tapera dilakukan dengan prinsip konvensional atau prinsip syariah," bunyi Pasal 27 ayat (1) PP Tapera.

Jenis investasi konvensional yang disebutkan di atas dirinci dalam ayat (2) sebagai berikut:

a. Deposito perbankan;
b. Surat utang pemerintah pusat;
c. Surat utang pemerintah daerah;
d. Surat berharga di bidang perumahan dan kawasan permukiman; dan/atau
e. Bentuk investasi lain yang aman dan menguntungkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

[Gambas:Video CNN]

Sementara, investasi dengan prinsip syariah dimuat pada ayat (3), antara lain:

a. Deposito perbankan syariah;
b. Surat utang pemerintah pusat atau sukuk;
c. Surat utang pemerintah daerah atau sukuk;
d. Surat berharga syariah di bidang perumahan dan kawasan permukiman; dan/atau
e. Bentuk investasi lain yang aman dan menguntungkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Nantinya, peserta bisa mencairkan simpanan pokok berikut imbal hasilnya investasinya saat status kepesertaannya berakhir.

Lihat Juga : Anak Buah Sri Mulyani Bantah Tapera Dilakukan Demi 'Keruk' Uang Rakyat

Berdasarkan Pasal 23 PP Tapera, ada empat hal yang menyebabkan kepesertaan Tapera berakhir, yakni:

1. Telah pensiun bagi pekerja;
2. Telah mencapai usia 58 (lima puluh delapan) tahun bagi Pekerja Mandiri;
3. Peserta meninggal dunia;
4. Peserta tidak memenuhi lagi kriteria sebagai peserta selama 5 (lima) tahun berturut-turut.

(mrh/agt)