yoldash.net

Jakarta, Indonesia --

PDI Perjuangan kaget dengan belanja di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun pertama Prabowo Subianto yang mencapai Rp3.500 triliun.

Anggota Badan Anggaran Fraksi PDIP Dolfie OFP heran dengan pemaparan yang disampaikan oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa. Ia mempertanyakan postur APBN 2025 yang disusun seakan tak mencerminkan APBN transisi.

"Jadi, di 2025 ini kalau kita lihat dari arah kebijakan fiskal yang tercermin di postur APBN, belanja negara akan didesain di angka kira-kira Rp3.500 triliun lebih. Pertanyaannya, ini belanjanya siapa pak?" ucapnya dalam rapat kerja dengan pemerintah di Banggar DPR RI, Jakarta, Selasa (4/6).

"Menteri-menteri tidak punya visi misi, yang punya visi misi presiden. (Belanja) Rp3.500 triliun di 2025 ini proyek siapa? Cawe-cawe siapa? Apakah ini proyek-proyek titipan? Kan tidak, APBN bukan tempat penitipan proyek," cecar Dolfie.

Lihat Juga : Luhut soal Ormas Agama Bisa Kelola Tambang: Rawan Konflik Kepentingan

Ia lantas menguliti rencana penggunaan duit negara hingga Rp3.500 triliun di 2025. Dolfie melihat belanja pemerintah pusat untuk tahun pertama Prabowo yang dianggarkan pemerintahan Presiden Joko Widodo mencapai Rp2.600 triliun lebih.

"Proyek siapa ini pak? Menteri yang lama apakah akan jadi menteri lagi? Kementeriannya saja akan bertambah. Ini proyek siapa? Ini harus ada landasannya pak," tegas Dolfie.

Dolfie menegaskan pemerintahan Presiden Jokowi seharusnya berkomitmen dalam menyusun APBN transisi untuk presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto. Ia mendesak pemerintah memberikan ruang fiskal yang cukup untuk Prabowo dan jajarannya menyesuaikan di kemudian hari.

Ia menjelaskan bahwa penyusunan APBN berpedoman pada rencana kerja pemerintah (RKP). Sementara itu, RKP berlandaskan pada rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN).

"Nah, ini yang jadi soal bagi kita sekarang. RPJMN presiden terpilih ditetapkan paling lambat tiga bulan setelah dilantik (Oktober 2024), jadi baru ada (RPJMN) nanti Januari 2025," tuturnya.

"Kemudian, defisitnya, ini lebih dasar lagi. Presidennya belum bekerja, anggarannya sudah defisit lebih dari Rp600 triliun. Ini untuk membiayai program siapa? Karena ini anggaran transisi, cara berpikir kita juga transisi. Apakah Menteri PPN (Suharso) ini jadi Kepala Bappenas lagi sehingga bisa mengklaim proyek-proyek di 2025?" tanya Dolfie.

Sementara itu Suharso mengatakan bahwa yang dibahas dalam rapat dengan Badan Anggaran saat ini masih bersifat Rencana Kerja Pemerintah (RKP) awal. 

"Kita akan mutakhirkan lebih lanjut yang akan dibahas lagi berdasar hasil pembicaraan pendahuluan dengan DPR," katanya. 

[Gambas:Video CNN]

(skt/agt)