Airlangga Targetkan RI Jadi Anggota Penuh OECD Tiga Tahun Lagi
Pemerintah menargetkan Indonesia mampu menjadi anggota resmi dari Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) dalam tiga tahun mendatang. Target dibuat karena sejauh ini sudah ada 38 negara yang mendukung Indonesia masuk dalam OECD.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut Indonesia ingin mengikuti jejak Chili yang hanya butuh tiga tahun untuk proses aksesi. Ia menegaskan sejauh ini tidak ada negara yang bisa cepat diterima dalam keanggotaan OECD.
"Tiga tahun, Chile tiga tahun, tapi penduduk Chile penduduknya tidak banyak," kata Airlangga di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (16/5).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Airlangga kemudian menjelaskan sejak 2007, Indonesia telah menjadi mitra OECD bersama Brazil, India, China, dan Afrika Selatan. OECD pun telah meluncurkan South-east Asia Regional Program pada 2016.
Baru-baru ini, dalam pertemuan ministerial council meeting di Prancis. Ia menyebut permohonan pengajuan menjadi negara anggota OECD Indonesia dan Argentina diterima.
"Argentina sampai dengan rapat kemarin itu untuk aksesi berproses lima tahun, sedangkan Indonesia dari surat pengiriman ke OECD berproses selama tujuh bulan," kata dia.
Saat ini, negara-negara yang memiliki status dan proses pendaftaran OECD bersama Indonesia yakni Argentina, Brasil, Kroasia, Peru, Bulgaria, dan Rumania.
Adapun periode proses aksesi menuju OECD di masing-masing negara menurutnya beragam. Contohnya Kosta Rika yang membutuhkan waktu enam tahun, Kolombia tujuh tahun, dan Chile yang cukup cepat yakni tiga tahun.
"Mereka berproses sudah rata-rata lebih dari dua tahun, Brasil sampai 5 tahun. Nah, Indonesia masuk dalam pendaftaran itu," imbuh Ketua Umum Partai Golkar itu.
Lebih lanjut, Airlangga membeberkan langkah Indonesia selanjutnya yakni menyampaikan initial memorandum secara langsung ke OECD. Memorandum itu berisi dokumen yang disampaikan negara kandidat aksesi OECD untuk mengukur tingkat keselarasan regulasi, kebijakan, dan praktik negara kandidat dengan OECD.
Adapun dokumen tersebut merupakan proses awal dari rangkaian proses penyelarasan regulasi, kebijakan, dan standar suatu negara dengan OECD. Ada 26 kebijakan yang harus diselaraskan dengan OECD.
"Itu ada 26 [kategori kebijakan]. Mulai dari keuangan, ekonomi, anti korupsi, persaingan sehat, sampai dengan yang detail consumer policy, digital economy, technology policy, steel committee termasuk ship building," jelas Airlangga.
Indonesia menurut Airlangga telah diberikan waktu 250-280 hari dari sekarang untuk menyusun dokumen initial memorandum tersebut.
Airlangga pun menyatakan, pemerintah akan membentuk project management office (PMO) di bawah Kemenko Perekonomian untuk mempercepat proses aksesi OECD.
Di sisi lain, Indonesia juga akan mengundang OECD untuk bertemu langsung dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sekjen OECD Mathias Cormann bakal bertemu Jokowi pada akhir bulan ini di Istana Kepresidenan.