Wamen BUMN Tiko: Saya Dengar ke Depan Ada Kementerian Perumahan
Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo mendengar pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka bakal membentuk Kementerian Perumahan.
Artinya, bidang perumahan yang saat ini masih tergabung dalam Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bakal dipisah. Hal ini seperti yang terjadi pada era orde baru.
Bocoran itu diungkap Kartika dalam pidatonya pada pembukaan acara Launching The New Face of Apartment Samesta Sentraland Cengkareng, Senin (13/5).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pria yang akrab disapa Tiko itu menjelaskan saat ini dibutuhkan kementerian yang benar-benar fokus pada sektor perumahan. Hal ini mengingat sektor ini melibatkan banyak sub sektor turunan yang membutuhkan perhatian khusus.
Ia menilai kehadiran Kementerian Perumahan dimaksudkan untuk lebih fokus pada sektor perumahan bagi masyarakat.
"Pak Budi (Direktur Utama Perumnas), ini saya dengar mungkin ke depan akan ada pemisahan, ada Kementerian Perumahan. Fokusnya berubah kalau ini ke perumahan lagi, jadi kita bisa berusaha lebih keras dengan pemerintah untuk membantu konsep development yang lebih teregulasi," ucap Tiko seperti dikutip dari Detik Properti.
Tiko lantas menyoroti adanya angka backlog yang meningkat dari 10 juta pada 2015 menjadi 12 juta pada saat ini. menurutnya, kenaikan angka backlog ini dikaitkan dengan pandemi covid-19 yang membuat sektor perumahan sempat lesu.
Oleh karena itu, ia mengatakan pemerintah harus memberikan dukungan yang kuat bagi Perumnas untuk mengatasi hal ini. Contohnya bisa diberikan dalam bentuk berbagai macam pembiayaan, subsidi bunga, dan dan penyerahan tanah tidak terpakai.
"Perumnas kan memang tiga tahun ini transformasi karena sempat tidak sehat, termasuk ada covid. Kita sedang perbaiki sekarang," kata Tiko.
"Inginnya kita kan kalau bisa dukungan pemerintah ini kuat untuk perumahan rakyat dalam bentuk berbagai macam pembiayaan, penyerahan lahan-lahan yang tidak termanfaatkan," imbuhnya.
Lebih lanjut, Tiko menyebut pihaknya ingin memperluas konsep Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Perluasan itu dengan memberikan subsidi bunga dan juga penguatan dari sisi developernya.
Ia menjelaskan developer membutuhkan working capital yang besar untuk bisa menghasilkan unit secara konsisten, dengan skala besar, dan dengan efisiensi. Dengan begitu, angka backlog bisa perlahan ditutup.
"Ini (pembiayaan) kan dari dua sisi, dari sisi masyarakatnya yang menerima, FLPP diperluas dengan subsidi bunga dan sebagainya, tapi juga penguatan di sisi developernya," ujar Tiko.
"Terutama perumnas yang merupakan Perum, supaya mereka punya kemampuan untuk membangun dengan kecepatan tinggi dan skala besar. Sehingga backlog 12 juta ini pelan-pelan bisa kita tutup bertahap," lanjutnya.