yoldash.net

Jakarta, Indonesia --

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno buka suara soal rencana rapat pemerintah untuk memungut iuran pariwisata di tiket pesawat.

"Memang ada rapat koordinasi pembahasan untuk rencana dana pariwisata berkelanjutan," ungkap Sandi dalam The Weekly Brief with Sandi Uno di Kemenparekraf, Jakarta Pusat, Senin (22/4).

Akan tetapi, Sandi menegaskan belum ada keputusan apapun terkait pungutan anyar tersebut. Ia berjanji, setidaknya per hari ini, belum ada beban tambahan dalam tiket pesawat.

Sandi juga mengakui bahwa memang tiket pesawat sekarang ini masih mahal. Ia mengatakan banyak keluhan dari masyarakat yang memprotes mahalnya penerbangan domestik, bahkan melampaui harga tiket ke luar negeri.

Lihat Juga : Cegah Pungli, Sandiaga Imbau Masjid Al Jabbar Terapkan Parkir Digital

"Ini (pungutan di tiket pesawat) masih dalam kajian. Tentunya kita menyadari masukan dari masyarakat bahwa harga tiket masih mahal," jelas Sandi.

"Oleh karena itu, kita tidak akan menambah beban, tapi kita lagi mengkaji beberapa opsi untuk pengumpulan atau koleksi dana kepariwisataan dan belum ada keputusan. Jadi, harap bersabar. Tentu belum ada besaran, pertimbangan, ini masih dalam tahap pembahasan," sambungnya.

Soal dana pariwisata, Sandi menegaskan rencana yang tengah digodok pemerintah adalah berupa dana abadi. Mulanya, kucuran dana itu akan diambil dari kas negara.

Ia menegaskan dana pariwisata punya berbagai tujuan bagus. Mulai dari branding pariwisata, membantu penyelenggaraan event agar lebih berkualitas dan berkelanjutan dalam skala internasional, serta menggencarkan promosi.

Lihat Juga : Luhut Tak Sudi RI Terus Ekspor via Singapura, Buka Jalur Baru ke China

"Mengenai iuran kepariwisataan, transparansinya harus sangat transparan karena sekarang era yang penuh dengan keharusan untuk transparan serta full disclosure. Nanti, dana ini akan dikelola penuh, transparan, dan akan diwajibkan report. Dan kita pastikan tidak akan membebani penumpang karena tarif tiket masih dirasakan sangat mahal," janji sang menteri.

Sebelumnya, beredar undangan Rapat Koordinasi Pembahasan Rancangan Peraturan Presiden Dana Pariwisata Berkelanjutan. Ini dikeluarkan Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi yang diterbitkan pada 20 April lalu.

Undangan tersebut diunggah oleh Anggota Dewan Pakar Asosiasi Perusahaan Penerbangan Nasional Indonesia (INACA) Alvin Lie dalam akun Twitter @alvinlie21 pada Minggu (21/4).

"Saya (diundang sebagai) anggota dewan pakar INACA," terangnya kepada Indonesia.com saat dikonfirmasi.

Namun, Alvin keberatan. Ia menegaskan iuran itu tak sejalan dengan tujuan pemerintah membuat pariwisata Indonesia semakin berkembang.

Indonesia.com sudah mencoba meminta penjelasan Plh Sekretaris sekaligus Deputi Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kemenko Marves Odo RM Manuhutu terkait surat tersebut. Namun, yang bersangkutan belum menjawab.

[Gambas:Video CNN]

(skt/sfr)