Staf Erick Sebut PTPN Sudah Coba Bersihkan Diri dari Korupsi
Staf Khusus Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Arya Sinulingga mengatakan PT Perkebunan Nusantara III (Persero) atau holding PTPN telah menerapkan budaya bersih untuk memberantas korupsi di lingkungan perusahaan.
"PTPN berkomitmen untuk menerapkan budaya bersih, hal ini ditandai dengan secara tegas menerapkan beberapa tindakan pencegahan dan pemberantasan korupsi," ungkap Arya kepada media, Kamis (23/9).
Ia mengatakan terdapat tiga upaya yang yang dilakukan holding PTPN untuk memberantas korupsi. Pertama, holding dan anak usaha PTPN telah meraih sertifikasi sistem manajemen anti penyuapan (SMAP) ISO pada akhir 2020 lalu.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saat ini sedang dilakukan audit penerapan SMAP di lingkungan Grup PTPN oleh konsultan," kata Arya.
Kedua, PTPN dan KPK menandatangani nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) terkait whistleblowing system (WBS). Ketiga, laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) 2020 sudah 100 persen dilakukan oleh direksi dan komisaris holding PTPN.
Sementara, Arya menegaskan pernyataan Menteri BUMN Erick Thohir terkait persoalan utang di PTPN adalah gambaran masa lalu. Dengan kata lain, korupsi terselubung yang disebut Erick terjadi di masa lampau.
"Yang sekarang jauh lebih baik. PTPN sudah melakukan banyak upaya agar kasus pada masa lalu tak terulang," jelas Arya.
Saat ini, sambung Arya, holding PTPN berhasil melakukan transformasi. Hal ini dapat dilihat dari pencapaian laba bersih sebesar Rp2,3 triliun per Agustus 2021 dibandingkan dengan posisi tahun lalu yang rugi Rp1,6 triliun.
Selain itu, PTPN juga merestrukturisasi utang pada semester I 2021. Perusahaan telah menandatangani perjanjian restrukturisasi dengan pihak kreditur.
"Di mana PTPN dapat merelaksasi utang dan sudah mendapatkan kepercayaan, dukungan dari kreditur," kata Arya.
Sebelumnya, Erick membongkar praktik korupsi terselubung yang terjadi di PTPN. Ia menyebut praktik korupsi terselubung telah memicu tumpukan utang di PTPN III hingga Rp43 triliun.
"Utang Rp43 triliun adalah penyakit lama dan ini saya rasa korupsi terselubung yang harus dibuka dan ditutup yang melakukan ini," ungkap Erick dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI, Rabu (22/9).
Ia mengatakan PTPN sudah berhasil melakukan restrukturisasi utang. Namun, bukan berarti masalah keuangan perusahaan selesai.
"Setelah direstrukturisasi, PTPN harus melakukan efisiensi besar-besaran terhadap operasionalnya," ucap Erick.
Selain itu, PTPN III juga harus menaikkan jumlah produksi. Hal tersebut agar perusahaan bisa melunasi seluruh utang.