Pengamat Respons soal Bansos Disalurkan Lewat Fintech
Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Piter Abdullah menyiratkan dukungannya terhadap rencana Kemensos untuk menyalurkan bansos melalui aplikasi financial technology atawa fintech. Bahkan, ia menyebut sudah seharusnya pemerintah memanfaatkan teknologi digital sejak awal pandemi.
"Kartu Prakerja yang masa persiapannya singkat, terbukti bisa. Kita mengalami pandemi 1,5 tahun, seharusnya sudah banyak evaluasi dan perbaikan terkait bagaimana meningkatkan kecepatan dan ketepatan penyaluran bansos," imbuh Piter, dilansir Antara, Senin (2/8).
Karenanya, ia mendorong rencana penyaluran bansos lewat fintech segera berjalan. Dengan catatan, pemerintah mengelola dengan baik data penerima bansos yang akan disalurkan lewat fintech. Hal ini dimaksudkan supaya bansos disalurkan dengan tepat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saya kira, yang penting itu bukan fintech-nya, tapi tentang bagaimana mengelola data kependudukan agar bisa dipastikan yang membutuhkan bantuan benar-benar mendapatkan secara tepat. Segera dimulai, jangan berwacana lagi. Just do it," ujar Piter.
Pengamat Kebijakan Publik dari UI Roy Valiant Salomo mengingatkan agar bansos yang disalurkan lewat aplikasi fintech harus benar-benar menjangkau masyarakat.
Sebab, ia menegaskan belum tentu seluruh masyarakat yang membutuhkan bansos memiliki ponsel pintar dan aplikasi fintech dari Kemensos. Prinsipnya, penyaluran bansos dengan cara-cara nonkonvensional juga sangat bergantung dari penyediaan data lengkap semua penerima.
"Jika basis datanya buruk, maka akibatnya tidak semua mereka yang membutuhkan terdeteksi," imbuhnya.
Lihat Juga : |
Roy juga menyarankan agar pemerintah menggunakan aplikasi fintech yang sudah ada ketimbang membuat aplikasi baru. Sehingga, jika fintech tersedia belum bisa menyalurkan bansos, pemerintah tinggal memperbaiki atau menyempurnakan.
Sebelumnya, Menteri Sosial Tri Rismaharini mengungkapkan akan menggandeng fintech dalam menyalurkan bansos. Ia juga akan berkoordinasi dengan Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam menyalurkan bansos.
Dari kerja sama dengan berbagai pihak tersebut, pemerintah menyalurkan aplikasi penyaluran dan belanja bansos.
Risma menjelaskan aplikasi tersebut bisa digunakan penerima bansos untuk membelanjakan uang tunai yang diberikan oleh pemerintah.
Lihat Juga : |
Harapannya, aplikasi itu bisa mencegah korupsi dan memastikan uang tunai yang diberikan pemerintah dibelanjakan untuk bahan pokok.
"Jadi sesuai perintah Presiden agar tidak ada belanja rokok, tidak ada belanja untuk miras, maka dengan fitur itu, kami bisa membatasi belanja, karena tidak bisa belanja jika pembayarannya untuk miras atau rokok," terangnya dalam konferensi pers, Senin (26/7).
Risma menargetkan aplikasi ini akan diluncurkan pada 17 Agustus 2021 mendatang. Dengan aplikasi ini, penerima bansos memiliki opsi selain e-waroeng dalam membelanjakan uang bansos.